FIDIC adalah singkatan kata dari Federation Internationale Des Ingeniurs – Conseil atau International Federation Consultant Engineer

Didirikantahun 1913 oleh Negara Perancis, Belgia, dan Switzerland

Maksud                : melakukan Study Penelitian Mengenai Pembuatan Kontrak-Kontrak Proyek Konstruksi Skala nasional maupun Internasional.

Tujuan                  : Membuat terobosan dalam Pembuatan bentuk Kontrak Konstruksi dengan Bahasa Kontrak yang menitik beratkan Perlindungan atau Proteksi Terhadap Hak Kekayaan Intelektual.

: Dengan Membuat bentuk-bentuk kontrak Konstruksi yang lebih dapat beradaptasi dan fleksible dalam penerapannya

Dalam terapannya FIDIC tidak hanya mendasari kontraknya dengan Hukum adat/Kebiasaan tetapi juga dengan tambahan Hukum Perdata Internasional, sehingga dapat di terapkan oleh banyak Negara dan lebih di terima oleh lembaga Pembiayaan Proyek dengan taraf bank-bank internasional.

First Edition       : Bentuk kontrak Pertama di buat tahun 1957 dan terus di revised tahun 1963, 1977 dan terakhir 1987. Dan Indonesia adalah Negara yang mengadopsi bentuk kontrak FIDIC

Kontrak Proyek.

Kontrak Proyek : Berawal dari sebuah Impian/ keinginan untuk membangun sebuah bentuk konstruksi yang berkembang menjadi sebuah  Rencana / perencanaan Konstruksi dan makin berkembang menjadi sebuah dokumen Lelang yang siap di adakan sebuah pelelangan yang mana para peserta nya adalah pemberi  jasa Konstruksi atau lebih familiar di sebut Kontraktor dengan hasilnya adalah suatu kontrak kerja proyek.

Kontrak               : Adalah Perjanjian Kerja antara Pemakai jasa dengan kontraktor sebagai pemberi jasa, dengan perjanjian kerja tertentu dan waktu tertentu dan dengan hasil suatu bentuk konstruksi yang sesuai dalam kontrak.

WITH ?                  : Siapa dan dengan siapa yang mentandatangani kontrak

Pemakai jasa / Pemilik/ Employer

Pemberi Jasa / Kontraktor

WHO ?                  : Siapa saja yang terikat dalam Kontrak

Pemakai Jasa / Pemilik/Employer

Pemberi Jasa/ Kontraktor

Pemberi Jasa/ Engineer

Pemberi Jasa Terhadap Kontraktor/ Sub Kontraktor

WHAT ?                : Pekerjaan Apa yang ada di dalam kontrak

Apa saja yang di atur dalam kontrak dalam melaksanakan pekerjaan tersebut

WHEN ?                : Kapan Kontrak ini di mulai untuk memulai pelaksanaan Konstruksi dan kapan Kontrak ini berakhir untuk menyelesaikan Pekerjaan Konstruksi

Bahasa Hukum Kontrak

Ke absahan kontrak perlu adanya beberapa struktur atau unsur yang wajib di adakan dalam kontrak seperti hal nya

  1. Adanya pelaku kontrak : Perorangan/ Badan yang sah dengan hukum dan mempunyai criteria untuk mengadakan atau mengikuti kegiatan dalam pekerjaan ini.
  2. Adanya aturan-aturan penyusunan kontrak yang berkesinambungan atau tidak berat sebelah
  3. Dasar – dasar pembuatan Kontrak yang mencerminkan tidak adanya perbedaan
  4. Prosedur –proseduruntuk pembuatan kontrak demi menghindari kecurangan –kecurangan ataupun kesalahan

Pembahasan

Pelaku  :

Pemilik/ Employer           : Perorangan / badan yang di sahkan oleh hukum dan berhak membuat suatu Kegiatan atau bentuk  proyek konstruksi  yang mana factor pembiayaan nya di atur olehnya.

Kontraktor                          : Pelaksana/Pemberi jasa terhadap Pemilik Proyek yang telah di berikan mandat yang sah oleh pemilik proyek untuk melaksanakan kegiatan atau pekerjaan proyek konstruksi yang di atur dalam kontrak.

Sub Kontraktor                    : Pelaksana /Pemberi Jasa terhadap Pemilik Proyek yang di berikan mandat yang sah oleh kontraktor untuk melaksanakan sebagian pekerjaan dalam kontrak dan menjadi tanggung  jawab  kontraktor ( dengan menggunakan Kontrak perjanjian kerja berbeda )

Permanent             : Sub kontraktor  dengan adanya kontrak perjanjian berbeda yang namanya di sebutkan di dalam kontrak yang di setujui oleh pemilik untuk melakukan sebagian perkerjaan dan di atur dalam kontrak serta pembiayaannya menjadi tanggung jawab kontraktor.

Contoh : Sub kontraktor untuk supply Material skala besar/prioritas utama/   Fabrication, Manufacturing

Temporary             : Sub kontraktor yang bersifat sementara dengan adanya kontrak perjanjian dengan kontraktor  dan melakukan sebagian pekerjaaan di dalam kontrak yang namanya tidak di sebutkan di dalam kontrak  dengan pemilik dan menjadi tanggung jawab kontraktor.

Contoh: Sub contractor untuk Tenaga Kerja

Engineer/Tenaga Ahli     : Pelaksana/pemberi jasa terhadap pemilik Proyek yang di beri kan  mandat dari pemilik proyek yang sah untuk melakukan Pengawasan pekerjaan dalam proyek dengan adanya penunjukan dari pemilik proyek yang ditentukan di dalam kontrak.

  • Pengertian lain: Kewenangan untuk mewakili pemilik proyek dalam memberikan persetujuan, pendapat terhadap tindak lanjut aktifitas proyek kepada Kontraktor. Dalam hal ini Engineer tidak terlibat dalam Proses Konstruksi.

Engineer Representatif : Pelaksana/pemberi jasa terhadap pemilik Proyek yang di beri kan  mandat dari pemilik proyek yang sah untuk melakukan Pengawasan pekerjaan  dalam proyek ( Assistant Engineer) dengan adanya penunjukan dari Engineer  yang ditentukan di dalam kontrak terpisah.

Aturan-Aturan / Sifat     :

Dalam pembuatan kontrak Aturan aturan yang di adopsi seperti hal nya:

Aturan yang mengikat  : Jelas di dalam kontrak telah dan wajib diatur/aturan yang harus di patuhi baik masalah jenis pekerjaan, waktu pekerjaan, apa saja  di dalam kontrak yang di buat pemilik dan di setujui Kontraktor

Aturan Fleksibel                               : Penjelasan aturan yang mengikat dapat menjadi fleksible dengan poin-poin tertentu, Apabila aturan / isi di dalam kontrak tidak sesuai atau perlu adanya perubahan yang di buat setelah adanya diskusi atau penelitian ulang oleh kontraktor dan engineer serta kemudian di ajukan usulan kepada pemilik. Contoh : Perpanjangan  Waktu karena factor sebab, Penambahan atau pengurangan atau perubahan jenis material. Etc.

Dasar Kontrak    :

Modal dasar pembuatan kontrak itu wajib di dasari dengan criteria sbg berikut  :

  1. Melihat Hak dan mengaplikasikannya
  2. Melihat Kewajiban dan mengaplikasikannya
  3. Melihat Tanggung Jawab dan mengaplikasikannya

Ketiga criteria tersebut harus terdapat dalam penyusunan kontrak, karena tanpa criteria tersebut berpengaruh proyek tidak dapat berjalan semestinya sesuai kontrak. 3 kriteria tersebut menitik beratkan ke dalam hal pekerjaan dan pembiayaannya.

Prosedur Kontrak            :

Syarat-Syarat     : Ketentuan umum di mulai dari pelelangan yang di jadikan prioritas utama dan penentuan pemenang tender Proyek. Syarat-syarat ini juga berupa

  • Syarat-syarat umum (General Condition)FIDIC : ada 25 syarat 72 pasal

Beberapa syarat-syarat penting :

  • Definisi dan Interpretasi • Perubahan-Perubahan
  • Pelimpahan Kontrak • Jumlah Perkiraan
  • Dokumen Kontrak • Perbaikan-Perbaikan
  • Kewajiban-Kewajiban Umum • Resiko Khusus
  • Penangguhan Pekerjaan • Pembebasan dari Pelaksanaan
  • Pelaksanaan & Kelambatan • Penyelesaian Perselisihan
  • Tanggung Jawab Atas Cacat • Kesalahan Pengguna Jasa
  • Syarat-syarat Khusus (Condition of Particular) FIDIC, antara lain:
  • Definisi kata/Istilah tertentu
  • Bahasa dan Hukum yang berlaku
  • Prioritas Dokumen
  • Jaminan Pelaksanaan
  • Bonus Penyelesaian
  • Arbitrase
  • Kesalahan Pengguna Jasa/Penyedia Jasa

PROJECT CONDITION

FIDIC membagi bentuk kontrak di lihat dari beberapa kondisi.

Kontrak Proyek Konstruksi Skala Besar yang pekerjaannya bersifat keseluruhan/ atau di mulai dari  Tahap Perencanaan. (RED BOOK ) Pelaku kontrak yang menjadi putusan adalah antara Pemilik Proyek dengan Kontraktor Pembiayaan bersifat Lump sum.

  • Tanggung jawab dalam pembuatan desain oleh Pemberi/ Pemilik Proyek
  • Tetapi beberapa desain boleh di buat oleh kontraktor
  • Administrasi kontrak , supervisinya, dan sertifikasinya, Persetujuan Progress Kerja untuk proses pembayaran oleh Engineer
  • Pembayaran dilihat / di ukur dari Progress pekerjaan dan di bayar menurut Bill of Quantities di dalam kontrak.

Kontrak Proyek Konstruksi Skala Besar yang pekerjaannya bersifat sebagian/ atau bisa di mulai dari tahap Perencanaan. (YELLOW  BOOK) Pelaku Kontrak yang menjadi Putusan adalah Pemilik Dengan Kontraktor dan faktor pembiayaannya bersifat Lump Sum.

  • Tanggung Jawab desain dari kontraktor
  • Tetapi beberapa desain boleh di buat oleh Employer ( Engineering Personell)
  • Pemilik Proyek memberikan draft list untuk kebutuhan/ keinginan dan kontraktor mendesainnya
  • Administrasi kontrak , supervisinya, dan sertifikasinya oleh Engineer
  • Proses Pembiayaan biasanya sesuai schedule/ bisa dengan pembicaraan. Tidak seperti dalam RED BOOK.

Kontrak Proyek EPC/TURNKEY skala besar yang pekerjaannya bersifat Perubahan, penggantian ataupun penambahan. ( SILVER BOOK ) Pelaku Kontrak yang menjadi Putusan adalah antara Pemilik Proyek dengan Kontraktor, factor pembiayaan bersifat lump sum.

  • Tanggung jawab desain dari Kontraktor
  • Pemilik Proyek memberikan spesifikasi/ type/kebutuhan yang di inginkan
  • Engineering, Procurement, Construction di kerjakan penuh oleh kontraktor
  • Tidak ada penggunaan Engineer oleh pemilik proyek.Engineer kebutuhan diadakan kontraktor
  • Kontraktor di berikan kebebasan dalam melakukan cara untuk mengerjakan proyek.

Kontrak Proyek dengan Skala kecil ( SHORT ) atau relative dari segi pekerjaaan ataupun waktu pengerjaan proyeknya ( GREEN BOOK ) Pelaku Kontrak yang menjadi Putusan adalah antara Pemilik Proyek dengan Kontraktor, factor pembiayaan bersifat lump sum tetapi bisa  juga tidak.

  • Tanggung Jawab desain bisa antara dua pelaku
  • Sum dari kontrak tidak mengatur Monitoring progress, tetapi tingkat kerumitan pekerjaan
  • Tidak ada penggunaan Engineer
  • Dasar hukum yang di gunakan biasanya Perdata tiap-tiap Negara yang mengeluarkan
  • Banyak di gunakan/di terapkan dalam proyek-proyek kecil. Seperti  :Maintenance

Definition of Contract Pasal 1.1 (Syarat-syarat Umum)

Spesifikasi          : Jenis Pekerjaan apa saja yang ada di dalam kontrak

  • Apabila ada perubahan spesifikasi akan di ajukan kontraktor kepada Engineer
  • Engineer akan mengeluarkan Opini apabila ada perbedaan atau perubahan di hal kualitas atau kuantitas yang ada dalam kontrak dan akan mengeluarkan instruksi .
  • Untuk hal tersebut semua spesifikasi akan mengacu kepada BOQ tentang adanya/perlunya penambahan jumlah atau pengurangan jumlah serta hasilnya akan di setujui oleh Engineer dan akan di ajukan kepada pemilik untuk adanya perubahan dalam BOQ.

Drawing              : Semua jenis gambar, kalkulasi gambar, Informasi teknik yang di buat oleh Engineer  kepada kontraktor di dalam kontrak. Dan semua gambar dan kalkulasi serta informasi teknik tersebut akan di buat ulang oleh kontraktor dan di ajukan untuk di setujui oleh engineer di dalam kontrak. Dan untuk Proses dan syarat-syarat umum mengenai persetujuan, pengajuan, monitoring Drawing atau Document mengacu kepada ( General Condition Clause 6 and Clause 7)

Bill Of Quantity                : Semua nilai /Price dan kuantitas dari semua aspek pekerjaan secara lengkap yang dimasukkan dalam lelang dan diajukan nilainya oleh kontraktor dan merupakan bagian dari Tender.

(General Condition Clause 55.1) Quantity yang ada di dalam BOQ sebagai acuan dalam kerja proyek, tetapi BoQ tidak dapat dianggap sebagai jumlah yang actual dan akurat dari pekerjaan-pekerjaan oleh kontraktor dalam pemenuhan kewajiban-kewajibannya berdasarkan kontrak.

Tender                  : Nilai dan aspek keseluruhan sebagai kesanggupan yang diberikan Kontraktor kepada Employer untuk Memulai hingga menyelesaikan pekerjaan dengan melihat dan mengikuti semua ketentuan, syarat, aturan yang ada di dalam kontrak dan di setujui dengan adanya “ Letter of Acceptance”.

Letter of Acceptance : Persetujuan secara Formal dari employer di dalam tender

Contract Agreement : Perjanjian kesepahaman kerja antara pihak Employer dan Kontraktor

Appendix to Tender : Lampiran –Lampiran dalam tender  untuk memudahkan pencarian kembali salah satu ketetapan/ktentuan dalam syarat-syarat kontrak.

DEFINITION of FIDIC CONTRACT

Dari keterangan-keterangan di atas kita bisa menarik kesimpulan hal-hal yang di terapkan dalam kontrak Internasional :

  1. Syarat-syarat umum kontrak mengatur hak dan kewajiban para pihak (Pemakai Jasa dan Pemberi Jasa) secara lengkap, terperinci serta mencerminkan keadilan dan kesetaraan kedudukan para pihak. Misalnya : Para pihak berhak untuk manangguhkan pekerjaan atau memutuskan kontrak.
  1. Hal-hal Khusus sehubungan dengan sifat pekerjaan yang memerlukan pengaturan Khusus, dijabarkan dalam Syarat-Syarat Khusus.
  2. Besaran-besaran yang menyangkut Jaminan Ganti Rugi Waktu Pelaksanaan, Waktu Penyerahan Lahan, Masa Jaminan atas Cacat, Besarnya Nilai Retensi, semuanya dicantumkan dalam suatu daftar yang disebut Lampiran (Appendix) sehingga memudahkan mencarinya.
  1.  Bahasa yang dipakai adalah bahasa Inggris yang mudah dimengerti dan hampir-hampir tak mungkin diartikan lain. Kata-kata/istilah tertentu diberikan definisi yang jelas
  1. Penyelesaian perselisihan/sengketa, tak ada satupun yang memilih Pengadilan (Court). Semuanya memilih Arbitrase. Pilihan badan, proses dan tata cara serta prosedur Arbitrase diatur secara rinci.
  2. Istilah “Masa Pemeliharaan” yang biasa kita kenal di ganti dengan istilah “Masa Tanggung Jawab Atas Cacat” (“Defect Liability Period”) yang memang rasanya lebih tepat kecuali Standar SIA 80 yang masih menggunakan istilah “Maintenance Period”.
  3. Istilah “Denda” (“Penalty”) yang lazim kita kenal, tidak lagi di gunakan, di ganti dengan istilah “Ganti Rugi Atas Kelambatan” (“Liquidity Damages for Delay”) atau “Liquidity and Ascertain Damages for Delay”.
  4. Semua standar kontrak konstruksi internasional mengizinkan hal-hal berikut:
  • Penyelesaian pekerjaan secara bertahap (partial completion)
  • Penempatan / penggunaan bagian pekerjaan yang telah diserahkan (partial occupation)
  • Penyelesaian pekerjaan secara praktis/substansial, tidak mutlak 100% selesai (practical/substantial completion)
  1. Pekerjaan Tambah di batasi maksimum 10% – bila lebih di izinkan pakai kondisi khusus.
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
I. UMUM
Percepatan pelaksanaan pembangunan yang menjadi tanggung jawab

Pemerintah perlu didukung oleh percepatan pelaksanaan belanja Negara,

yang dilaksanakan melalui Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun,

evaluasi yang dilaksanakan terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 menunjukkan

bahwa implementasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih menemui

kendala yang disebabkan oleh keterlambatan dan rendahnya penyerapan

belanja modal.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan kembali

terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dimaksud, yang

ditekankan kepada upaya untuk memperlancar pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (de-bottleceking), dan menghilangkan

multitafsir yang menimbulkan ketidakjelasan bagi para pelaku dalam proses

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dengan demikian, pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah dapat dilaksanakan secara lebih lebih efisien, dengan didukung

oleh percepatan penyerapan anggaran.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas
Angka 2 …

 

2-
Angka 2
Pasal 4
Huruf a
Pengadaan Barang meliputi, namun tidak terbatas pada:
a.
b.
c.
d.
Huruf b
Pekerjaan
Konstruksi
adalah
pekerjaan
yang
bahan baku;
barang setengah jadi;
barang jadi/peralatan;
mahluk hidup.
berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan
atau pembuatan wujud fisik lainnya.
Yang
dimaksud
dengan
pelaksanaan
konstruksi
bangunan, meliputi keseluruhan atau sebagian rangkaian
kegiatan
pelaksanaan
sipil,
yang
mencakup
elektrikal,
pekerjaan
dan
tata
arsitektural,
lingkungan,
mekanikal,
masing-masing
beserta
kelengkapannya
untuk mewujudkan suatu bangunan.
Yang dimaksud dengan pembuatan wujud fisik lainnya,
meliputi
keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan
yang
mencakup
pekerjaan
untuk
pelaksanaan
mewujudkan selain bangunan antara lain, namun tidak
terbatas pada:
a. konstruksi bangunan kapal, pesawat atau kendaraan
tempur;
b. pekerjaan yang berhubungan dengan persiapan lahan,
penggalian, dan/atau penataan lahan (landscaping);
c. perakitan …

 

3-
c. perakitan atau instalasi komponen pabrikasi;
d. penghancuran (demolition) dan pembersihan (removal);
e. reboisasi.
Huruf c
Pengadaan
Jasa
Konsultansi
meliputi,
namun
tidak
terbatas pada:
a. jasa rekayasa (engineering);
b. jasa perencanaan (planning), perancangan (design) dan
pengawasan (supervision) untuk Pekerjaan Konstruksi;
c. jasa perencanaan (planning), perancangan (design),
dan pengawasan (supervision) untuk pekerjaan selain
Pekerjaan
pendidikan,
kelautan,
Konstruksi,
kesehatan,
lingkungan
seperti
kehutanan,
hidup,
transportasi,
perikanan,
kedirgantaraan,
pengembangan usaha, perdagangan, pengembangan
SDM, pariwisata, pos dan telekomunikasi, pertanian,
perindustrian, pertambangan, dan energi;
d. jasa keahlian profesi, seperti jasa penasehatan, jasa
penilaian,
jasa
pendampingan,
bantuan
teknis,
konsultan manajemen, dan konsultan hukum;
e. Pekerjaan survei yang membutuhkan telaahan Tenaga
Ahli.
Huruf d
Pengadaan Jasa Lainnya meliputi, namun tidak terbatas
pada:
a. jasa boga (catering service);
b. jasa layanan kebersihan (cleaning service);
c. jasa …

 

4-
c. jasa penyedia tenaga kerja;
d. jasa asuransi, perbankan dan keuangan;
e. jasa layanan kesehatan, pendidikan, pengembangan
sumber daya manusia, dan kependudukan;
f.
jasa penerangan, iklan/reklame, film, dan pemotretan;
g. jasa pencetakan dan penjilidan;
h. jasa pemeliharaan/perbaikan;
i.
jasa pembersihan, pengendalian hama (pest control),
dan fumigasi;
j.
jasa pengepakan, pengangkutan, pengurusan, dan
penyampaian barang;
k. jasa penjahitan/konveksi;
l.
jasa impor/ekspor;
m. jasa penulisan dan penerjemahan;
n. jasa penyewaan;
o. jasa penyelaman;
p. jasa akomodasi;
q. jasa angkutan penumpang;
r.
jasa pelaksanaan transaksi instrumen keuangan;
s. jasa penyelenggaraan acara (event organizer);
t.
jasa pengamanan;
u. jasa layanan internet;
v. jasa pos dan telekomunikasi;
w. jasa pengelolaan aset;
x. jasa
pekerjaan
survei
yang
tidak
membutuhkan
telaahan tenaga ahli.
Angka 3 …

 

5-
Angka 3
Pasal 6
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik
secara langsung maupun tidak langsung meliputi antara
lain:
a. dalam suatu badan usaha, anggota Direksi atau
Dewan Komisaris merangkap sebagai anggota Direksi
atau Dewan Komisaris pada badan usaha lainnya yang
menjadi peserta pada Pelelangan/Seleksi yang sama;
b. dalam Pekerjaan Konstruksi, konsultan perencana/
pengawas
bertindak
sebagai
pelaksana
Pekerjaan
Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali
dalam pelaksanaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan
Terintegrasi.
b.1. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai
Konsultan Perencana dan/atau Konsultan Pengawas;
c. pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau
anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti
Pengadaan
perusahaan
Barang/Jasa
lainnya,
dan
bersaing
sebagai
dengan
anggota
merangkap
Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan atau pejabat
yang berwenang menentukan pemenang Pelelangan/
Seleksi;
d. PPK/ …

 

6-
d. PPK/ULP/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun
tidak
langsung
mengendalikan
atau
menjalankan
perusahaan Penyedia Barang/Jasa;
e. hubungan
antara
2
(dua)
perusahaan
yang
dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung
oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh
perseratus) pemegang saham.
Angka 4
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
a. Cukup jelas
b. Cukup Jelas
b1. ULP/Pejabat Pengadaan digunakan untuk pengadaan
barang/jasa melalui Swakelola oleh K/L/D/I sebagai
penangggung jawab anggaran dan instansi pemerintah
lain. Sedangkan Tim Pengadaan digunakan untuk
Pengadaan
Barang/Jasa
melalui
Swakelola
oleh
kelompok masyarakat.
c. Cukup jelas
Ayat (2a)
Cukup jelas
Ayat (3)
Tim pendukung adalah tim yang dibentuk oleh PPK untuk
membantu pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
Tim …

 

7-
Tim pendukung antara lain terdiri atas Direksi Lapangan,
konsultan pengawas, tim Pelaksana Swakelola, dan lain-
lain. PPK dapat meminta kepada PA untuk menugaskan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam rangka
membantu tugas PPK.
Ayat (4)
Cukup jelas
Angka 5
Pasal 11
Ayat (1)
Huruf a
Angka 1
Dalam
menetapkan
spesifikasi
teknis
tersebut, PPK memperhatikan spesifikasi teknis
dalam
Rencana
Umum Pengadaan
dari
dan
masukan/rekomendasi
penerima akhir.
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
pengguna/
Pada tingkat SKPD, PPK menyetujui bukti pembelian
atau/Kontrak/Surat
Perintah
Kerja
(SPK)
berdasarkan pendelegasian wewenang dari PA/KPA.
Huruf d …

 

8-
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Angka 1
Dalam
melakukan
pengkajian
ulang
paket
pekerjaan
dapat terjadi perubahan total nilai
paket pekerjaan maupun Harga Satuan.
Angka 2
Cukup jelas
Huruf b
Tugas pokok dan kewenangan serta persyaratan
tim pendukung ditetapkan oleh PPK.
Huruf c …

 

9-
Huruf c
Yang
dimaksud
dengan
tim
atau tenaga ahli
pemberi penjelasan teknis adalah tim atau tenaga
ahli
yang
mempunyai
kemampuan
penjelasan
pada
untuk
teknis
rapat
memberikan masukan dan
tentang
penjelasan.
Huruf d
Cukup jelas
Angka 6
Pasal 12
Cukup jelas.
Angka 7
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
spesifikasi
Barang/Jasa
Jumlah ULP di masing-masing K/L/D/I disesuaikan
dengan rentang kendali dan kebutuhan.
ULP
dapat
dibentuk
setara
dengan
eselon
II,
eselon III atau eselon IV sesuai dengan kebutuhan
K/L/D/I dalam mengelola Pengadaan Barang/Jasa.
Angka 8
Pasal 15
Cukup jelas
Angka 9 …

 

10 –
Angka 9
Pasal 16
Cukup jelas
Angka 10
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (1a)
Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat ini,
hanya berlaku dalam hal Kepala ULP tidak merangkap
anggota Kelompok Kerja ULP.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Bagi K/L/D/I yang belum atau tidak memiliki LPSE
dapat menyampaikan melalui LPSE terdekat.
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f …

 

11 –
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Dalam hal penetapan pemenang Pelelangan/
Seleksi tidak disetujui oleh PPK karena suatu
alasan penting, Kelompok Kerja ULP
sama
dengan
PPK
mengajukan
bersama-
masalah
perbedaan pendapat tersebut kepada PA/KPA
untuk mendapat pertimbangan dan keputusan
akhir.
Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Cukup jelas
Angka 5
Cukup jelas
Huruf h
Angka 1
Dalam hal penetapan Penyedia Barang/Jasa
tidak disetujui oleh PPK karena suatu alasan
penting,
Pejabat
Pengadaan
bersama-sama
dengan PPK mengajukan masalah perbedaan
pendapat
tersebut
kepada
PA/KPA
untuk
mendapat pertimbangan dan keputusan akhir.
Angka 2 …

 

12 –
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Ayat (2a)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Perubahan
spesifikasi
pekerjaan
diusulkan
berdasarkan berita acara pemberian penjelasan.
Ayat (4)
Anggota Kelompok Kerja ULP yang berasal dari instansi
lain adalah anggota Kelompok Kerja ULP yang diangkat
dari K/L/D/I
lain karena di instansi yang sedang
melakukan Pengadaan Barang/Jasa tidak mempunyai
cukup pegawai yang memenuhi syarat.
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6) …

 

13 –
Ayat (6)
Tenaga ahli tidak ikut terlibat dalam penentuan pemenang
Penyedia Barang/Jasa.
Ayat (7)
Cukup jelas
Angka 11
Pasal 18
Ayat (1)
Apabila Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan lebih dari
1 (satu), dibentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Huruf a
Ketentuan dalam Kontrak mencakup kesesuaian
jenis, spesifikasi teknis, jumlah, waktu, tempat,
fungsi, dan/atau ketentuan lainnya.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c …

 

14 –
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Angka 12
Pasal 19
Ayat (1)
Huruf a
Yang
dimaksud
dengan
memenuhi
ketentuan
peraturan perundang-undangan untuk menjalankan
usaha/kegiatan
sebagai
Penyedia
Barang/Jasa,
antara lain peraturan perundang-undangan dibidang
pekerjaan
konstruksi,
perdagangan,
kesehatan,
perhubungan, perindustrian, migas, dan pariwisata.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e …

 

15 –
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Yang dimaksud dengan Sisa Kemampuan Paket (SKP)
adalah sisa pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh
Penyedia Pekerjaan Konstruksi dalam waktu yang
bersamaan.
Huruf k
Untuk memastikan suatu badan usaha tidak dalam
keadaan
pailit,
Kelompok
Kerja
ULP/Pejabat
Pengadaan mencari informasi dengan cara antara
lain menghubungi instansi terkait.
Untuk
mempercepat
pekerjaan
Kelompok
Kerja
ULP/Pejabat
cukup
Pengadaan,
Penyedia
Barang/Jasa
bahwa
membuat
pernyataan,
misalnya
Penyedia Barang/Jasa tidak dalam keadaan pailit
atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan/
Direksi untuk dan atas nama perusahaan tidak
sedang dalam menjalani sanksi pidana.
Huruf l …

 

16 –
Huruf l
Persyaratan
pemenuhan
kewajiban
pajak
tahun
terakhir dengan penyampaian SPT Tahunan dan SPT
Masa dapat
diganti
oleh Penyedia
Barang/Jasa
dengan penyampaian Surat Keterangan Fiskal (SKF)
yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak.
Huruf m
Cukup jelas
Huruf n
Yang dimaksud Daftar Hitam adalah daftar yang
memuat
dikenakan
identitas
sanksi
Penyedia
oleh
Barang/Jasa
yang
K/L/D/I,
BUMN/BUMD,
lembaga donor, dan/atau Pemerintah negara lain.
Huruf o
Cukup jelas
Huruf p
Pakta Integritas disampaikan bersamaan pada saat
pemasukan
Dokumen
Kualifikasi
untuk
sistem
prakualifikasi atau bersamaan dengan pemasukan
Dokumen Penawaran pada sistem pascakualifikasi.
Ayat (1a)
Yang dimaksud dengan Penyedia Barang/Jasa asing
adalah perseorangan warga negara asing atau Penyedia
Barang/Jasa yang bukan berbadan hukum Indonesia.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3) …

 

17 –
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Angka 13
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Angka 1)
Pemaketan pekerjaan yang dimaksud antara lain
menetapkan paket usaha kecil atau non kecil.
Angka 2)
PA/KPA
menetapkan
cara
pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa baik melalui Swakelola
maupun Penyedia Barang/Jasa yang sesuai
dengan sifat dan ruang lingkup pekerjaan.
Dalam …

 

18 –
Dalam hal Swakelola, salah satu kebijakan yang
ditetapkan oleh PA/KPA adalah mengalokasikan
anggaran
yang
akan
dilaksanakan
oleh
Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.
Angka 3)
Cukup jelas
Angka 4)
Penetapan penggunaan produk dalam negeri
dilakukan jika telah terdapat beberapa produk
dalam
negeri
yang
memenuhi
persyaratan
Tingkat Kandungan Dalam Negeri.
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (4)
Huruf a
Uraian kegiatan dalam KAK meliputi latar belakang,
maksud
dan
tujuan,
sumber
pendanaan,
serta
jumlah tenaga yang diperlukan.
Huruf b
Waktu
pelaksanaan
pula
yang
dimuat
dalam
KAK,
kapan
termasuk
penjelasan
mengenai
Barang/Jasa tersebut harus tersedia pada lokasi
kegiatan/sub kegiatan terkait.
Huruf c
Spesifikasi teknis perlu dirinci lebih lanjut oleh PPK
sebelum melaksanakan Pengadaan.
Huruf d …

 

19 –
Huruf d
Komponen biaya pelaksanaan pemilihan Penyedia
Barang/Jasa harus disediakan dalam anggaran.
Angka 14
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Yang dimaksud biaya lainnya misalnya biaya survei
lapangan, biaya survei harga, biaya rapat, biaya
pendapat
ahli
hukum
Kontrak profesional, dan
biaya lain-lainnya.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Angka 15 …

 

20 –
Angka 15
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (1a)
Cukup jelas
Ayat (1b)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Portal Pengadaan Nasional adalah www.inaproc.lkpp.go.id.
Ayat (4)
Cukup jelas
Angka 16
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b …

 

21 –
Huruf b
Yang
dimaksud
dengan
partisipasi
lain
langsung
pekerjaan
masyarakat
setempat antara
pemeliharaan saluran irigasi tersier, pemeliharaan
hutan/tanah ulayat, dan pemeliharaan saluran/jalan
desa.
Huruf c
Pekerjaan
yang
tidak
diminati
oleh
Penyedia
Barang/Jasa seperti pekerjaan di daerah berbahaya
(wilayah konflik).
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Yang dimaksud dengan pemrosesan data antara lain
pekerjaan untuk keperluan sensus dan statistik.
Huruf h
Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat
rahasia adalah pekerjaan yang berkaitan dengan
kepentingan negara yang tidak boleh diketahui dan
dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak,
antara lain pembuatan soal-soal ujian negara.
Huruf i …

 

22 –
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Instansi Pemerintah lain yang dapat melaksanakan
Swakelola
dapat
bersifat
swadana
maupun
non-swadana.
Huruf c
Yang
dimaksud
dengan
Kelompok
Masyarakat
Pelaksana
yang
Swakelola adalah kelompok masyarakat
Pengadaan
Barang/Jasa
melaksanakan
dengan dukungan biaya dari APBN/APBD, antara
lain Komite
Sekolah,
kelompok
tani,
Perguruan
Tinggi, dan lembaga penelitian.
Ayat (5)
Cukup jelas
Angka 17 …

 

23 –
Angka 17
Pasal 31
Huruf a
Kontrak antara PPK pada K/L/D/I Penanggung Jawab
Anggaran
dengan
Kelompok
Masyarakat
Pelaksana
Swakelola dapat didahului dengan Nota Kesepahaman
antara K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dengan
Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang
dimaksud
pekerjaan
rehabilitasi
dan
renovasi
sederhana antara lain pengecatan, dan pembuatan/
pengerasan jalan lingkungan.
Huruf d
Definisi konstruksi sederhana mengacu kepada peraturan
perundang-undangan di bidang konstruksi.
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i …

 

24 –
Huruf i
Cukup jelas
Angka 18
Pasal 33
Cukup jelas
Angka 19
Pasal 35
Cukup jelas
Angka 20
Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Apabila dipandang perlu, ULP dapat menambah media
pengumuman antara lain dengan media cetak, radio,
televisi, dan
mengundang Penyedia Barang/Jasa yang
dianggap mampu.
Ayat (4)
Cukup jelas
Angka 21
Pasal 37
Cukup jelas
Angka 22 …

 

25 –
Angka 22
Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pada
prinsipnya
penunjukan
Penyedia
Barang/Jasa
dilakukan kepada Penyedia Barang/Jasa yang dinilai
mampu
melaksanakan
Hal
ini
pekerjaan
dan
untuk
memenuhi
penanganan
kualifikasi.
dikecualikan
darurat, dimana Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk
dapat dilakukan kepada Penyedia yang dinilai mampu
melaksanakan pekerjaan saja.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Huruf a
Termasuk
dalam
penanganan
darurat
adalah
tindakan darurat untuk pencegahan bencana dan/
atau kerusakan infrastruktur yang apabila tidak
segera
dilaksanakan
dipastikan
dapat
membahayakan keselamatan masyarakat.
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3 …

 

26 –
Angka 3
Penanggulangan
Penyedia
bencana
alam
dengan
Penunjukan Langsung dapat dilakukan terhadap
Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa
Lainnya yang sedang melaksanakan Kontrak
pekerjaan sejenis terdekat dan/atau yang dinilai
mempunyai kemampuan, peralatan, dan tenaga
yang cukup serta berkinerja baik.
Yang dimaksud dengan bencana alam antara
lain: berupa gempa bumi, tsunami, gunung
meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan
tanah longsor.
Yang dimaksud dengan bencana non alam
antara lain berupa gagal teknologi, kejadian luar
biasa (KLB) akibat epidemi, dan wabah penyakit.
Yang dimaksud dengan bencana sosial seperti
konflik
sosial
antar
kelompok
atau
antar
komunitas masyarakat dan teror.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf c1
Pekerjaan rahasia dimaksud antara lain merupakan
kegiatan memberikan perlindungan kepada saksi dan
korban di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
atau kegiatan rahasia lain yang dilakukan oleh
Badan Intelijen Negara, Badan Narkotika Nasional,
dan Lembaga Sandi Negara.
Huruf d …

 

27 –
Huruf d
Yang
dimaksud
dengan
“pelelangan
untuk
mendapatkan izin” antara lain proses penunjukan
satu pengelola iklan disatu wilayah/tempat.
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan unforeseen condition adalah
kondisi yang tidak terduga yang harus segera diatasi
dalam pelaksanaan konstruksi bangunan. Misalnya
penambahan jumlah atau panjang tiang pancang
akibat kondisi tanah yang tidak terduga sebelumnya;
atau diperlukan perbaikan tanah (soil treatment) yang
cukup besar untuk landas pacu (runway) yang
sedang dibangun.
Pekerjaan atas bagian-bagian konstruksi yang bukan
merupakan satu kesatuan konstruksi bangunan atau
yang dapat diselesaikan dengan desain ulang tidak
termasuk
dalam
kategori
unforeseen
condition.
Contoh: antara pondasi jembatan (abuttment) dengan
bangunan
sebagainya).
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e …
atas
jembatan
(girder,
truss,
dan

 

28 –
Huruf e
Publikasi harga antara lain dalam Portal Pengadaan
Nasional dan dalam website masing-masing Penyedia
Barang/Jasa.
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Penyesuaian
harga
yang
dapat
dipertanggung-
jawabkan maksudnya sesuai dengan perhitungan
inflasi/deflasi.
Huruf h
Cukup jelas
Angka 23
Pasal 39
Ayat (1)
Huruf a
Yang
dimaksud
dengan
kebutuhan
operasional
K/L/D/I adalah kebutuhan rutin K/L/D/I dan tidak
menambah aset atau kekayaan K/L/D/I.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (2) …

 

29 –
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Angka 24
Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Dalam hal diperlukan, ULP dapat menambah media
pengumuman antara lain dengan
televisi, dan
mengundang
dianggap mampu.
Ayat (3)
Cukup jelas
media
cetak,
radio,
Penyedia Barang/Jasa yang
Angka 25
Pasal 43
Cukup jelas
Angka 26
Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2) …

 

30 –
Ayat (2)
Huruf a
Metode satu sampul adalah penyampaian dokumen
penawaran yang terdiri dari persyaratan administrasi,
teknis, dan penawaran harga yang dimasukan ke
dalam 1 (satu) sampul tertutup kepada Kelompok
Kerja ULP/ Pejabat Pengadaan.
Huruf b
Metode dua sampul adalah penyampaian dokumen
penawaran yang persyaratan administrasi dan teknis
dimasukkan dalam sampul tertutup I, sedangkan
harga
penawaran
dimasukkan
dalam
sampul
tertutup II, selanjutnya sampul I dan sampul II
dimasukkan
kedalam
1
(satu)
sampul
(sampul
penutup) dan disampaikan kepada Kelompok Kerja
ULP.
Huruf c
Metode dua tahap adalah penyampaian dokumen
penawaran yang persyaratan administrasi dan teknis
dimasukkan dalam sampul tertutup I, sedangkan
harga
penawaran
dimasukkan
dalam
sampul
tertutup II, dimana penyampaian penawaran Tahap II
(Harga)
dilakukan
lulus
hanya
evaluasi
oleh
Tahap
peserta
I
yang
dinyatakan
(Evaluasi
Administrasi dan Teknis).
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b …

 

31 –
Huruf b
Pengadaan Jasa Konsultansi Sederhana misalnya
pekerjaan
perencanaan
bangunan
sederhana,
pekerjaan pengawasan bangunan sederhana, dan
pengadaan jasa penasehatan perorangan.
Huruf c
Metode
satu
sampul
dapat
digunakan
untuk
pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/
Jasa Lainnya, misalnya pengadaan mobil, sepeda
motor, dan pembangunan gedung.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Contoh Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya
yang
menggunakan
metode
pemasukan
penawaran dua tahap antara lain untuk pengadaan
pesawat terbang, pembangunan pembangkit tenaga listrik,
perancangan jembatan bentang lebar, dan penyelenggaran
acara (event organizer) pameran berskala internasional.
Angka 27
Pasal 48
Ayat (1)
Huruf a …

 

32 –
Huruf a
Sistem
gugur
merupakan
cara
Dokumen
evaluasi
Penawaran
penilaian
dan
terhadap
penawaran
dengan
memeriksa
membandingkan
pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam
Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan
urutan
proses
evaluasi
dimulai
dari
penilaian
Barang/
persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan
kewajaran
harga.
Terhadap
Penyedia
Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang tidak lulus
penilaian pada setiap tahapan dinyatakan gugur.
Huruf b
Sistem
nilai
merupakan
evaluasi
penilaian
penawaran dengan cara memberikan nilai angka
tertentu pada setiap unsur yang dinilai, berdasarkan
kriteria dan bobot yang telah ditetapkan dalam
Dokumen
Pemilihan
Penyedia
Lainnya,
Barang/Pekerjaan
kemudian
Konstruksi/Jasa
peserta.
Huruf c
Sistem
penilaian
biaya
selama
umur
ekonomis
membandingkan jumlah perolehan nilai dari para
merupakan evaluasi penilaian penawaran dengan
cara memberikan nilai pada unsur-unsur teknis dan
harga yang dinilai menurut umur ekonomis barang
yang ditawarkan berdasarkan kriteria dan nilai yang
ditetapkan
dalam
Dokumen
Pemilihan
Penyedia
Lainnya,
dan
setiap
peserta
Barang/Pekerjaan
kedalam
penawaran
lainnya.
Ayat (2) …
satuan
peserta
Konstruksi/Jasa
mata
uang
kemudian nilai unsur-unsur tersebut dikonversikan
tertentu,
nilai
dari
dibandingkan
dengan
jumlah
dengan
penawaran

 

33 –
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (3a)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Angka 28
Pasal 49
Ayat (1)
Huruf a
Metode evaluasi berdasarkan kualitas adalah evaluasi
penawaran berdasarkan kualitas penawaran teknis
terbaik, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi
teknis serta biaya.
Huruf b
Metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya
adalah
evaluasi
terbaik
penawaran
penawaran
dengan
berdasarkan
teknis
dan
nilai
biaya
dan
kombinasi
terkoreksi
dilanjutkan
klarifikasi
negosiasi teknis serta biaya.
Huruf c …

 

34 –
Huruf c
Metode evaluasi berdasarkan Pagu Anggaran adalah
evaluasi penawaran berdasarkan kualitas penawaran
teknis terbaik dari peserta yang penawaran biaya
terkoreksinya lebih kecil atau sama dengan Pagu
Anggaran,
dilanjutkan
dengan
klarifikasi
dan
negosiasi teknis serta biaya.
Huruf d
Metode evaluasi biaya terendah adalah evaluasi
Pengadaan Jasa Konsultansi berdasarkan penawaran
biaya terkoreksinya terendah dari konsultan yang
nilai penawaran teknisnya diatas ambang batas
persyaratan
serta biaya.
Ayat (2)
Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan evaluasi
berdasarkan kualitas contohnya adalah Jasa Konsultansi
yang
bersifat
kajian
makro
seperti
(masterplan,
desain
roadmap),
pembuatan
penasihatan (advisory), perencanaan dan pengawasan
pekerjaan
kompleks,
pembangkit tenaga listrik, perencanaan terowongan di
bawah laut, dan desain pembangunan bandar udara
internasional.
Ayat (3)
Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan evaluasi
berdasarkan kualitas dan biaya, contohnya adalah desain
jaringan irigasi primer, desain jalan, studi kelayakan,
konsultansi manajemen, dan supervisi bangunan non-
gedung.
Ayat (4) …
teknis
yang
telah
ditentukan,
dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis

 

35 –
Ayat (4)
Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan evaluasi
berdasarkan Pagu Anggaran, contohnya adalah pekerjaan
desain dan supervisi bangunan gedung serta pekerjaan
survei dan pemetaan skala kecil.
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Pekerjaan yang dapat dirinci dengan tepat dalam ayat
ini meliputi perincian yang jelas mengenai waktu
penugasan,
lainnya.
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (5)
Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan evaluasi
berdasarkan biaya terendah, contohnya adalah desain
dan/atau supervisi bangunan sederhana dan pengukuran
skala kecil.
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c …
kebutuhan
tenaga
ahli,
dan
input

 

36 –
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Penghasilan yang diterima tenaga ahli tidak tetap
sebagaimana
penghasilan
dimaksud
yang
pada
ayat
dari
ini
profesi
adalah
dan
diperoleh
kompetensi yang sesuai dengan kegiatan yang akan
dikerjakan.
Huruf e
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Angka 29
Pasal 50
Cukup jelas
Angka 30
Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (2a)
Cukup jelas
Ayat (3) …

 

37 –
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan
adalah
peraturan
perundang-undangan
pemerintah daerah, keuangan daerah, dan sebagainya.
Angka 31
Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Kontrak Pengadaan Bersama diadakan dalam rangka
pelaksanaan
pendanaannya
Pengadaan
berasal
Barang/Jasa
dari
yang
sumber
K/L/D/I
beberapa
(co-financing) oleh beberapa PPK dengan sumber dana
yang berbeda (APBN-APBN, APBD-APBD, APBN-APBD).
Penjelasan mengenai tanggung jawab dan pembagian
beban anggaran diatur dalam Kontrak sesuai dengan
karakteristik pekerjaan.
Kontrak
Pengadaan
Bersama
dimaksudkan
untuk
meningkatkan efisiensi pelaksanaan maupun anggaran,
contohnya adalah pengadaan ATK, obat, peralatan kantor,
dan komputer.
Ayat (3)
Pejabat
K/L/D/I
dimaksud
adalah
Pejabat
yang
berwenang mewakili 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) PPK
untuk melakukan perjanjian.
Pengadaan …

 

38 –
Pengadaan Barang/Jasa dengan Kontrak Payung antara
lain dilakukan untuk pengadaan alat tulis kantor (ATK),
pekerjaan pengadaan kendaraan dinas, jasa boga, jasa
layanan perjalanan (travel agent), dan pekerjaan/jasa lain
yang sejenis.
Ayat (4)
Cukup jelas
Angka 32
Pasal 55
Cukup jelas
Angka 33
Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (4a)
Cukup Jelas
Ayat (5) …

 

39 –
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas
Ayat (10)
Cukup jelas
Ayat (11)
a. Cukup jelas
b. Cukup jelas
c. Dokumen yang dimaksud pada ayat ini dapat berupa
hasil pemindaian (scan).
Ayat (12)
Cukup jelas
Angka 34
Pasal 57
Ayat (1)
Huruf a
Pengumuman dilakukan untuk Pelelangan Umum.
Sedangkan untuk Pelelangan Terbatas dilakukan
dengan pengumuman dan undangan prakualifikasi.
Huruf b …

 

40 –
Huruf b
Penyetaraan teknis dalam pelelangan dua tahap tidak
dikategorikan sebagai post bidding.
Penyetaraan teknis tidak perlu dilakukan untuk
pekerjaan yang spesifikasi teknisnya sudah jelas
tetapi membutuhkan waktu evaluasi teknis yang
lama.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Angka 35
Pasal 58
Cukup jelas
Angka 36 …

 

41 –
Angka 36
Pasal 60
Ayat (1)
Huruf a
Pengumuman
untuk
Pelelangan
Terbatas
harus
mencantumkan nama calon Penyedia Barang/Jasa
yang dianggap mampu.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j …

 

42 –
Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas
Huruf l
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Angka 37
Pasal 61
Cukup jelas
Angka 38
Pasal 62
Cukup jelas
Angka 39 …

 

43 –
Angka 39
Pasal 66
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan nilai total HPS adalah hasil
perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan
Harga Satuan ditambah dengan seluruh beban pajak dan
keuntungan. Rincian Harga Satuan dalam perhitungan
HPS
bersifat
rahasia,
kecuali
rincian
harga
satuan
tersebut telah tercantum dalam Dokumen Anggaran.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Batas tertinggi penawaran tersebut termasuk biaya
overhead yang meliputi antara lain biaya keselamatan
dan kesehatan kerja, keuntungan, dan beban pajak.
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7) …

 

44 –
Ayat (7)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang
dimaksud
dengan
asosiasi
terkait
adalah
asosiasi tenaga ahli, baik yang berada di dalam negeri
maupun asosiasi di luar negeri. Informasi biaya
satuan yang dipublikasikan termasuk pula sumber
data dari website komunitas internasional yang
menayangkan informasi biaya satuan tenaga ahli di
luar
negeri
yang
berlaku
secara
internasional
termasuk lokasi dimana penyusunan HPS.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h …

 

45 –
Huruf h
Norma
indeks
merupakan
rentang
nilai
harga
terendah dan harga tertinggi dari suatu Barang/Jasa
yang diterbitkan oleh instansi teknis terkait atau
Pemerintah Daerah setempat.
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
Ayat (7a)
Cukup jelas
Ayat (8)
Contoh keuntungan dan biaya Overhead yang wajar untuk
Pekerjaan
perseratus).
Angka 40
Pasal 70
Ayat (1)
Permintaan Jaminan Pelaksanaan harus dipersyaratkan
dalam Dokumen Pengadaan.
Ayat (2)
Dalam hal Jaminan Pelaksanaan dipersyaratkan oleh PPK,
permintaan
Pengadaan.
Ayat (3) …
tersebut
harus
dimuat
dalam
Dokumen
Konstruksi
maksimal
15%
(lima
belas

 

46 –
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Angka 41
Pasal 71
Cukup jelas
Angka 42
Pasal 73
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Dalam ketentuan ini, isi pengumuman pemilihan Penyedia
Barang/Jasa harus memuat kondisi bahwa:
“a.
DIPA/DPA belum ditetapkan; dan
proses
pelelangan
dibatalkan
karena
b. apabila
DIPA/DPA tidak ditetapkan atau alokasi anggaran
dalam DIPA/DPA yang ditetapkan kurang dari nilai
pengadaan
yang
diadakan,
kepada
Penyedia
Barang/Jasa tidak diberikan ganti rugi”.
Ayat (3) …

 

47 –
Ayat (3)
Dalam hal diperlukan, pengumuman Pelelangan/Seleksi
dapat diperluas oleh K/L/D/I melalui surat kabar, baik
surat kabar nasional maupun surat kabar provinsi.
Angka 43
Pasal 77
Cukup jelas
Angka 44
Pasal 80
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6) …

 

48 –
Ayat (6)
Penetapan lebih dari 1 (satu) pemenang dilakukan dalam
hal terdapat keterbatasan kapasitas/layanan Penyedia
Barang/Jasa yang memenuhi kualifikasi, penetapan hasil
Sayembara/Kontes, dan/atau keragaman item barang/
jasa dalam suatu paket kegiatan. Kegiatan pengadaan ini
ditujukan antara lain: untuk pengadaan obat-obatan, jasa
penjualan Surat Berharga Negara (SBN), Pengelolaan Kas
Negara,
dan
pelelangan
yang
dilakukan
dengan
menawarkan sejumlah item pekerjaan sejenis yang dibagi
dalam beberapa paket/sub paket dan dilakukan secara
sekaligus (pelelangan itemized).
Ayat (7)
Cukup jelas
Angka 45
Pasal 81
Ayat (1)
Huruf a
Yang
dimaksud
dengan
penyimpangan
terhadap
ketentuan dan prosedur adalah:
a. tidak memenuhi persyaratan; dan
b. tidak mengikuti prosedur tata urut proses.
Huruf b
Yang dimaksud rekayasa tertentu adalah upaya yang
dilakukan sehingga dapat mengakibatkan persaingan
tidak sehat, misalkan:
a. penyusunan …

 

49 –
a. penyusunan spesifikasi yang mengarah kepada
produk tertentu, kecuali untuk suku cadang;
b. kriteria penilaian evaluasi yang tidak rinci (detail)
sehingga dapat mengakibatkan penilaian yang
tidak adil dan transparan; dan
c. penambahan persyaratan lainnya yang diluar
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden.
Huruf c
Yang dimaksud dengan adanya penyalahgunaan
wewenang adalah tindakan yang sengaja dilakukan
diluar kewenangan terkait proses pengadaan. Yang
dimaksud dengan pejabat berwenang lainnya adalah
PA/KPA, Kepala Daerah, PPK, Tim Pendukung, dan
Tim Teknis.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Angka 46
Pasal 82
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3) …

 

50 –
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Saran,
pendapat
dan
rekomendasi
penyelesaian
Sanggahan Banding dari LKPP ditembuskan kepada pihak
terkait.
Ayat (6)
Menteri/Kepala
Lembaga/Kepala
Daerah/Pimpinan
Institusi dalam memberikan tanggapan atas Sanggahan
Banding dapat meminta saran dan pendapat dari APIP
K/L/D/I yang bersangkutan atau unit kerja yang tidak
menimbulkan pertentangan kepentingan.
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (7a)
Cukup jelas
Ayat (7b)
Cukup jelas
Ayat (7c)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9) …

 

51 –
Ayat (9)
Cukup jelas
Ayat (10)
Dengan ketentuan ini, dalam hal jawaban sanggahan
banding melampaui batas akhir yang telah ditentukan,
Jaminan
Sanggahan
Banding
dikembalikan
kepada
Penyanggah Banding.
Angka 47
Pasal 83
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa
harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi
di bawah ini :
1. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain:
metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan
teknis, harga satuan, dan/atau spesifkasi barang
yang
ditawarkan
(merk/tipe/jenis)
dan/atau
dukungan teknis;
2. seluruh …

 

52 –
2. seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;
3. adanya
keikutsertaan
beberapa
Penyedia
Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;
4. adanya
kesamaan/kesalahan
antara
lain
isi
dokumen
penawaran,
kesamaan/kesalahan
pengetikan, susunan, dan format penulisan;
5. jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin
yang sama dengan nomor seri yang berurutan.
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
Ayat (2)
Apabila Seleksi Umum yang gagal karena tidak ada
peserta yang memenuhi persyaratan teknis maka dapat
dilakukan hal-hal sebagai berikut:
a. perbaikan KAK dan Dokumen Pengadaan;
b. mengumumkan kembali Pengadaan Jasa Konsultansi;
dan/atau
c. melakukan kembali
prakualifikasi
dan menyusun
kembali daftar pendek konsultan.
Apabila …

 

53 –
Apabila Seleksi Umum yang gagal karena tidak ada
peserta yang menyetujui/menyepakati klarifikasi dan
negosiasi teknis dan harga, dapat dilakukan hal-hal
sebagai berikut:
a. mengumumkan kembali Pengadaan Jasa Konsultansi;
dan
b. melakukan kembali
daftar
pendek
prakualifikasi
konsultan
dan menyusun
dengan
tidak
mengikutsertakan konsultan yang telah masuk dalam
daftar pendek konsultan sebelumnya.
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Indikasi persekongkolan antar Penyedia Jasa harus
dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di
bawah ini:
1. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain:
metode kerja, kualifikasi tenaga ahli, dan/atau
uraian belanja non personil;
2. seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS
atau pagu anggaran;
3. adanya …

 

54 –
3. adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Jasa
yang berada dalam 1 (satu) kendali;
4. adanya
kesamaan/kesalahan
antara
lain
isi
dokumen
penawaran,
kesamaan/kesalahan
pengetikan, susunan, dan format penulisan.
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b …

 

55 –
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (6)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Angka 48
Pasal 84
Cukup jelas
Angka 49
Pasal 85
Cukup jelas
Angka 50
Pasal 86
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3) …

 

56 –
Ayat (3)
Jaminan
Pelaksanaan
diserahkan
hanya
untuk
Pengadaan Barang/Jasa yang mensyaratkan perlunya
penyerahan Jaminan Pelaksanaan.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Angka 51
Pasal 87
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (1a)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Masalah administrasi yang dimaksud dalam ayat ini
antara lain pergantian PPK dan perubahan rekening
penerima.
Angka 52 …

 

57 –
Angka 52
Pasal 88
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
a. Besaran Uang Muka ditetapkan oleh PPK berdasarkan
kebutuhan yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dan
dicantumkan dalam rancangan SPK/Kontrak, serta
memperhatikan alokasi anggaran yang tersedia.
b. Cukup jelas
c. Cukup jelas
d. Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Angka 53
Pasal 89
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4) …

 

58 –
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Retensi
pembayaran
dilakukan
apabila
masa
pemeliharaan berakhir pada tahun anggaran yang sama.
Angka 54
Pasal 90
Cukup jelas
Angka 55
Pasal 92
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Harga
Satuan
timpang
adalah
Harga
Satuan
penawaran yang melebihi 110% dari Harga Satuan
HPS, setelah dilakukan klarifikasi.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b …

 

59 –
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Jadwal adalah kerangka waktu yang sudah dirinci
setelah pemeriksaan lapangan bersama. Jadwal awal
adalah jadwal yang ditetapkan pada Kontrak atau
jadwal yang sudah disepakati dalam rapat persiapan
pelaksanaan
Kontrak
dan
dituangkan
dalam
adendum Kontrak.
Ayat (3)
Koefisien komponen adalah perbandingan antara nilai
bahan, tenaga kerja dan alat kerja terhadap Harga Satuan
dari pembobotan HPS dalam Dokumen Pengadaan.
Penyesuaian harga tidak berlaku untuk jenis pekerjaan
yang bersifat borongan misalnya Pekerjaan Lump Sum.
Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan
resmi
Badan
Pusat
Statistik
(BPS)
dan
telah
dipublikasikan.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5) …

 

60 –
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Volume yang dihitung dalam penyesuaian harga adalah
volume terpasang sesuai dengan laporan kemajuan fisik
yang telah disahkan oleh pihak terkait.
Angka 56
Pasal 93
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf a.1
Cukup jelas
Huruf a.2
Cukup jelas
Huruf b
Adendum bukti perjanjian dalam hal ini hanya dapat
dilakukan untuk mencantumkan sumber dana dari
dokumen anggaran Tahun Anggaran berikutnya atas
sisa
pekerjaan
yang
Masa
akan
diselesaikan
(apabila
dibutuhkan).
berakhirnya
pelaksanaan
pekerjaan untuk Pekerjaan Konstruksi disebut juga
Provisional Hand Over.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (2) …

 

61 –
Ayat (2)
Cukup jelas
Angka 57
Pasal 97
Ayat (1)
TKDN dihitung berdasarkan perbandingan antara harga
Barang/Jasa dikurangi harga komponen luar negeri
terhadap harga Barang/Jasa dimaksud.
Ayat (2)
Nilai Bobot Manfaat Perusahaan (Nilai BMP) merupakan
nilai penghargaan kepada perusahaan karena berinvestasi
di Indonesia, memberdayakan Usaha Mikro dan Usaha
Kecil serta koperasi kecil melalui kemitraan, memelihara
kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan (OHSAS
18000/ISO
(community
14000),
memberdayakan
serta
lingkungan
fasilitas
development),
memberikan
pelayanan purna jual.
Ayat (2a)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Angka 58 …

 

62 –
Angka 58
Pasal 98
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (2a)
Yang dimaksud dengan menteri/pimpinan lembaga teknis
terkait adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang ruang
lingkup bidang tugasnya terkait dengan produk barang/
jasa yang diadakan, misalnya Menteri Kesehatan untuk
alat-alat kesehatan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9) …

 

63 –
Ayat (9)
Cukup jelas
Angka 59
Pasal 100
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang
dimaksud
dengan
kompetensi
teknis
adalah
memiliki kemampuan sumber daya manusia, teknis,
modal dan peralatan yang cukup, contohnya pengadaan
kendaraan, peralatan elektronik presisi tinggi, percetakan
dengan
security
paper,
walaupun
nilainya
dibawah
Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah),
diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa yang bukan
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta koperasi kecil.
Ayat (3a)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Angka 60
Pasal 101
Ayat (1)
Untuk
Pengadaan
di
luar
Barang/Jasa
negeri
melalui
internasional
yang
dilakukan
Pelelangan/Seleksi
mungkin
Internasional,
dilakukan
semaksimal
mengikutsertakan Penyedia Barang/Jasa nasional.
Ayat (2) …

 

64 –
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Apabila kredit ekspor, kredit lainnya dan/atau hibah luar
negeri
disertai
dengan
syarat
bahwa
pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa hanya dapat dilakukan di negara
pemberi kredit ekspor, kredit lainnya dan/atau hibah,
agar tetap diupayakan semaksimal mungkin penggunaan
Barang/Jasa
hasil
produksi
dalam
negeri
dan
mengikutsertakan Penyedia Barang/Jasa nasional.
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Angka 61
Pasal 104
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Pengadaan dimaksud antara lain: pengadaan peralatan
riset, buku teknologi, jurnal penelitian, dan aplikasi untuk
penelitian.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5) …

 

65 –
Ayat (5)
Cukup jelas
Angka 62
Pasal 110
Ayat (1)
E-Purchasing diselenggarakan dengan tujuan:
a. terciptanya proses Pemilihan Barang/Jasa secara
langsung
melalui
sistem
katalog
elektronik
semua
(E-Catalogue)
sehingga
memungkinkan
ULP/Pejabat Pengadaan dapat memilih Barang/Jasa
pada pilihan terbaik; dan
b. efisiensi biaya dan waktu proses Pemilihan Barang/
Jasa dari sisi Penyedia Barang/Jasa dan Pengguna
Barang/Jasa.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (2a)
Barang/Jasa yang dapat dimasukkan ke dalam katalog
adalah barang/jasa yang sudah tersedia dan sudah terjadi
kompetisi di pasar, antara lain kendaraan bermotor, alat
berat, peralatan IT, alat kesehatan, obat-obatan, sewa
penginapan/hotel/ruang rapat, tiket pesawat terbang, dan
pengadaan benih.
Ayat (3)
Berdasarkan Kontrak Payung (framework contract), LKPP
menayangkan
daftar
barang
beserta
spesifikasi
dan
harganya pada sistem katalog elektronik dengan alamat
www.e-katalog.lkpp.go.id.
Ayat (4) …

 

66 –
Ayat (4)
Cukup jelas
Angka 63
Pasal 112
Ayat (1)
Portal Pengadaan Nasional dibangun dan dikelola dengan
tujuan:
a. menyediakan informasi rencana Pengadaan;
b. menyediakan informasi pengumuman Pengadaan; dan
c. memberikan kemudahan akses keseluruhan LPSE.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Angka 64
Pasal 116
Ayat (1)
Pengawasan
dan
pemeriksaan
atas
Pengadaan
Barang/Jasa dimaksudkan untuk mendukung usaha
Pemerintah guna:
a. meningkatkan
kinerja
aparatur
Pemerintah,
mewujudkan aparatur yang profesional, bersih dan
bertanggung jawab;
b. memberantas penyalahgunaan wewenang dan praktek
KKN; dan
c. menegakkan
peraturan
yang
berlaku
dan
mengamankan keuangan negara.
Ayat (2) …

 

67 –
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Pengawasan Masyarakat (Wasmas) dapat berfungsi:
a. sebagai barometer untuk mengukur dan mengetahui
kepercayaan
pemerintah,
Barang/Jasa;
b. memberikan koreksi terhadap penyimpangan dalam
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
c. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan
perencanaan,
penganggaran,
pelaksanaan
dan
pengawasan dalam Pengadaan Barang/Jasa.
Angka 65
Pasal 118
Cukup jelas
Angka 66
Pasal 120
Bagian kontrak adalah bagian pekerjaan yang tercantum di
dalam syarat-syarat kontrak yang terdapat dalam rancangan
kontrak dan dokumen kontrak. Penyelesaian masing-masing
pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak
tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda,
dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak
terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.
Angka 67 …
publik
terhadap
kinerja
aparatur
Pengadaan
khususnya
dalam

 

68 –
Angka 67
Pasal 124
Ayat (1)
Pengenaan sanksi daftar hitam tidak berlaku surut (non-
retroaktif). Penyedia yang terkena sanksi daftar hitam
dapat
sanksi.
Daftar Hitam dapat dikenakan bila Penyedia Barang/Jasa
ternyata dengan sengaja memalsukan data komponen
dalam negeri.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
menyelesaikan
pekerjaan
lain,
jika
kontrak
pekerjaan tersebut
ditandatangani sebelum pengenaan
Angka 68
Pasal 129
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5) …

 

69 –
Ayat (5)
Dalam mengatur Pengadaan Jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat ini, Menteri Keuangan tetap memperhatikan
prinsip-prinsip pengadaan dan ketentuan yang berlaku di
pasar keuangan internasional.
Angka 69
Pasal 130
Cukup jelas
Angka 70
Pasal 133
Cukup jelas
Pasal II
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5334

 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1999
TENTANG JASA KONSTRUKSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:
bahwa  pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur yang  merata material  dan spiritual berdasarkan Pancasila  dan Undang-Undang Dasar 1945;
bahwa  jasa  konstruksi merupakan  salah  satu  kegiatan dalam bidang ekonomi,  sosial,  dan budaya   yang  mempunyai  peranan  penting   dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional;
bahwa  berbagai  peraturan perundang-undangan yang  berlaku   belum berorientasi baik kepada kepentingan pengembangan jasa konstruksi sesuai dengan  karakteristiknya,  yang mengakibatkan kurang berkembangnya iklim usaha  yang  mendukung  peningkatan  daya  saing   secara  optimal, maupun bagi  kepentingan masyarakat;
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a,  b,  dan c diperlukan Undang-undang tentang Jasa Konstruksi;
Mengingat:
Pasal  5  ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan  Pasal  33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  MEMUTUSKAN:
BAB I KETENTUAN UMUM  Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan
jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi;
pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain;
pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi;
penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi;
kontrak kerja  konstruksi  adalah  keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahterimakan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa, menjadi tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan/atau pengguna jasa;
forum  jasa konstruksi adalah sarana komunikasi  dan  konsultasi  antara masyarakat  jasa konstruksi dan  Pemerintah  mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah jasa konstruksi nasional yang bersifat nasional, independen, dan mandiri;
registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan keterampilan tertentu, orang perseorangan dan badan usaha untuk menentukan izin usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat;
perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain;
pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain;
pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2
Pengaturan jasa konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
Pasal 3
Pengaturan jasa konstruksi bertujuan untuk
memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas;
mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi.
BAB III USAHA
JASA KONSTRUKSI  Bagian Pertama Jenis, Bentuk, dan Bidang Usaha  Pasal 4
Jenis usaha jasa konstruksi terdiri dari usaha perencanaan konstruksi,   usaha  pelaksanaan  konstruksi, dan usaha pengawasan konstruksi yang masing-masing dilaksanakan oleh perencana  konstruksi, pelaksana konstruksi, dan  pengawas konstruksi.
Usaha  perencanaan  konstruksi memberikan  layanan  jasa perencanaan  dalam  pekerjaan  konstruksi  yang   meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari  studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.
Usaha  pelaksanaan  konstruksi  memberikan  layanan   jasa pelaksanaan  dalam  pekerjaan  konstruksi  yang   meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan  mulai dari  penyiapan  lapangan sampai dengan  penyerahan  akhir hasil pekerjaan konstruksi.
Usaha pengawasan  konstruksi  memberikan  layanan  jasa pengawasan  baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan  konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi.
Pasal 5
Usaha jasa konstruksi dapat berbentuk orang perseorangan atau badan usaha.
Bentuk  usaha  yang  dilakukan  oleh  orang   perseorangan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  selaku   pelaksana konstruksi  hanya dapat melaksanakan pekerjaan  konstruksi yang  berisiko kecil, yang berteknologi sederhana, dan yang berbiaya kecil.
Bentuk usaha  yang dilakukan oleh orang perseorangan  sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) selaku perencana  konstruksi  atau pengawas  konstruksi  hanya dapat  melaksanakan  pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya.
Pekerjaan konstruksi yang berisiko besar dan/atau yang berteknologi tinggi dan/atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan.
Pasal  6
Bidang usaha jasa konstruksi mencakup pekerjaan arsitektural dan/atau sipil dan/atau mekanikal dan/atau elektrikal dan/atau tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya.
Pasal  7
Ketentuan tentang jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), bentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedua Persyaratan Usaha, Keahlian, dan Keterampilan
Pasal 8
Perencana   konstruksi,   pelaksana  konstruksi,   dan   pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha harus
a. memenuhi  ketentuan  tentang perizinan usaha  di  bidang  jasa konstruksi;   b. memiliki  sertifikat, klasifikasi, dan  kualifikasi  perusahaan jasa konstruksi.
Pasal  9
Perencana konstruksi dan pengawas konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keahlian.
Pelaksana konstruksi  orang  perseorangan  harus memiliki sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja.
Orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha sebagai perencana  konstruksi  atau pengawas konstruksi  atau  tenaga tertentu   dalam  badan  usaha  pelaksana  konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian.
Tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keterampilan dan keahlian kerja.
Pasal 10
Ketentuan mengenai penyelenggaraan perizinan usaha,  klasifikasi usaha, kualifikasi usaha, sertifikasi keterampilan, dan  sertifikasi keahlian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
Bagian Ketiga Tanggung Jawab Profesional   Pasal 11
Badan  usaha  sebagaimana dimaksud dalam Pasal  8  dan  orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya.
Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilandasi prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum.
Untuk mewujudkan terpenuhinya tanggung jawab  sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) dan ayat (2) dapat  ditempuh melalui mekanisme pertanggungan sesuai dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Keempat Pengembangan Usaha   Pasal 12
Usaha jasa konstruksi dikembangkan untuk mewujudkan  struktur usaha yang kokoh dan efisien melalui kemitraan yang  sinergis antara  usaha  yang besar, menengah, dan kecil serta  antara usaha   yang  bersifat  umum,  spesialis,  dan   keterampilan tertentu.
Usaha perencanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi dikembangkan  ke arah usaha yang bersifat umum dan spesialis.
Usaha  pelaksanaan konstruksi dikembangkan ke arah:
usaha yang bersifat umum dan spesialis;
usaha orang perseorangan yang berketerampilan kerja.
Pasal 13
Untuk  mengembangkan  usaha jasa konstruksi  diperlukan  dukungan dari mitra usaha melalui:
perluasan dan peningkatan akses terhadap sumber pendanaan, serta kemudahan persyaratan dalam pendanaan,
pengembangan jenis usaha pertanggungan untuk mengatasi risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau akibat dari  kegagalan bangunan.

BAB IV
PENGIKATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
Bagian Pertama Para Pihak
Pasal 14
Para  pihak dalam pekerjaan konstruksi terdiri dari:   a. pengguna jasa;   b. penyedia jasa.
Pasal 15
Pengguna  jasa  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14  huruf  a, dapat menunjuk wakil untuk melaksanakan kepentingannya  dalam pekerjaan konstruksi.
Pengguna jasa harus memiliki  kemampuan  membayar biaya pekerjaan konstruksi yang didukung dengan dokumen  pembuktian dari lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank.
Bukti  kemampuan membayar sebagaimana dimaksud pada ayat  (2) dapat  diwujudkan  dalam bentuk lain yang  disepakati  dengan mempertimbangkan lokasi, tingkat kompleksitas, besaran  biaya, dan/atau  fungsi bangunan yang dituangkan  dalam  perjanjian tertulis antara pengguna jasa dan penyedia jasa.
Jika pengguna  jasa  adalah  Pemerintah,   pembuktian kemampuan  untuk  membayar diwujudkan dalam  dokumen  tentang ketersediaan anggaran.
Pengguna jasa harus memenuhi kelengkapan yang  dipersyaratkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi.
Pasal 16
Penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri dari:
perencana konstruksi;
pelaksana konstruksi;
pengawas konstruksi.
Layanan jasa yang dilakukan oleh penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tiap-tiap  penyedia jasa secara terpisah dalam pekerjaan konstruksi.
Layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dapat dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan besaran pekerjaan atau biaya, penggunaan teknologi canggih, serta risiko besar bagi para pihak ataupun kepentingan umum dalam satu pekerjaan konstruksi.

Bagian Kedua Pengikatan Para Pihak   Pasal  17
Pengikatan  dalam  hubungan kerja jasa  konstruksi  dilakukan berdasarkan  prinsip persaingan yang sehat melalui  pemilihan penyedia jasa dengan cara pelelangan umum atau terbatas.
Pelelangan  terbatas hanya boleh diikuti oleh  penyedia  jasa yang dinyatakan telah lulus prakualifikasi.
Dalam keadaan tertentu, penetapan penyedia jasa dapat dilakukan dengan cara pemilihan langsung atau penunjukan langsung.
Pemilihan  penyedia  jasa  harus  mempertimbangkan   kesesuaian bidang, keseimbangan antara kemampuan dan beban kerja,  serta kinerja penyedia jasa.
Pemilihan  penyedia  jasa hanya boleh diikuti  oleh  penyedia jasa  yang  memenuhi persyaratan sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
Badan-badan usaha yang dimiliki oleh satu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh  mengikuti pelelangan untuk satu  pekerjaan  konstruksi secara bersamaan.
Pasal 18
Kewajiban pengguna jasa dalam pengikatan mencakup:
menerbitkan dokumen tentang pemilihan penyedia jasa yang memuat ketentuan-ketentuan secara lengkap, jelas dan benar serta dapat dipahami;
menetapkan  penyedia  jasa secara tertulis  sebagai  hasil pelaksanaan pemilihan.
Dalam pengikatan, penyedia jasa wajib menyusun dokumen penawaran berdasarkan prinsip keahlian untuk disampaikan kepada pengguna jasa.
Dokumen  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan  ayat (2)  bersifat mengikat  bagi kedua pihak dan salah satu pihak  tidak  dapat mengubah  dokumen  tersebut  secara  sepihak  sampai   dengan penandatanganan kontrak kerja konstruksi.
Pengguna jasa  dan  penyedia  jasa  harus  menindaklanjuti penetapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan   suatu   kontrak kerja  konstruksi   untuk   menjamin terpenuhinya  hak  dan  kewajiban para pihak  yang  secara adil  dan seimbang   serta   dilandasi   dengan   itikad   baik   dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Pasal 19
Jika pengguna  jasa mengubah  atau  membatalkan  penetapan tertulis,   atau   penyedia  jasa   mengundurkan  diri setelah diterbitkannya  penetapan  tertulis  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, dan hal tersebut terbukti  menimbulkan kerugian  bagi  salah satu pihak, maka pihak yang  mengubah  atau membatalkan  penetapan,  atau mengundurkan diri  wajib  dikenai ganti rugi atau bisa dituntut secara hukum.
Pasal 20
Pengguna jasa dilarang memberikan pekerjaan kepada penyedia  jasa yang terafiliasi untuk mengerjakan satu pekerjaan konstruksi pada lokasi  dan dalam kurun waktu yang sama tanpa melalui  pelelangan umum ataupun pelelangan terbatas.
Pasal 21
Ketentuan mengenai pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,  kewajiban  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  18,  dan pembatalan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku  juga dalam pengikatan antara penyedia jasa dan subpenyedia jasa.
Ketentuan mengenai tata cara pemilihan penyedia jasa sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 17, penerbitan dokumen dan penetapan  penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal  18 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
Bagian Ketiga Kontrak Kerja Konstruksi   Pasal 22
Pengaturan  hubungan  kerja  berdasarkan  hukum   sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  18 ayat (3)  harus  dituangkan  dalam kontrak kerja konstruksi.
Kontrak kerja  konstruksi sekurang-kurangnya  harus  mencakup uraian mengenai:
para pihak, yang memuat secara jelas identitas para pihak;
rumusan pekerjaan, yang memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, dan batasan waktu pelaksanaan;
masa  pertanggungan  dan/atau  pemeliharaan,  yang  memuat tentang  jangka waktu pertanggungan dan/atau  pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa;
tenaga ahli,  yang  memuat  ketentuan  tentang jumlah, klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi;
hak dan kewajiban, yang memuat hak pengguna jasa untuk memperoleh hasil pekerjaan konstruksi serta kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan serta hak penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan pekerjaan konstruksi.
cara  pembayaran, yang memuat ketentuan tentang  kewajiban pengguna  jasa dalam melakukan pembayaran hasil  pekerjaan konstruksi;
cidera janji, yang memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam  hal salah satu pihak tidak  melaksanakan  kewajiban sebagaimana diperjanjikan;
penyelesaian  perselisihan, yang memuat ketentuan  tentang tata cara penyelesaian perselisihan  akibat ketidaksepakatan;
pemutusan  kontrak kerja konstruksi, yang memuat  ketentuan tentang  pemutusan  kontrak kerja  konstruksi  yang  timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak;
keadaan memaksa (force majeure), yang memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak, yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
kegagalan bangunan, yang  memuat ketentuan tentang kewajiban  penyedia  jasa  dan/atau  pengguna  jasa  atas kegagalan bangunan;
perlindungan pekerja, yang memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan  keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial;
aspek lingkungan, yang memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan.
Kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan perencanaan harus memuat ketentuan tentang hak atas kekayaan intelektual;
Kontrak kerja konstruksi dapat memuat kesepakatan para pihak tentang pemberian insentif.
Kontrak  kerja  konstruksi untuk  kegiatan  pelaksanaan  dalam pekerjaan  konstruksi,  dapat memuat  ketentuan  tentang  sub penyedia jasa serta pemasok bahan dan atau komponen  bangunan dan atau peralatan yang harus memenuhi standar yang berlaku.
Kontrak kerja konstruksi dibuat dalam bahasa Indonesia dan dalam hal kontrak kerja konstruksi dengan pihak asing, maka dapat dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
Ketentuan mengenai kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2) berlaku  juga  dalam  kontrak kerja konstruksi antara penyedia jasa dengan subpenyedia jasa.
Ketentuan mengenai kontrak kerja konstruksi   sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2),  hak  atas  kekayaan   intelektual sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3),  pemberian   insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan mengenai pemasok  dan/ atau  komponen bahan bangunan dan/atau peralatan  sebagaimana dimaksud  pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan  peraturan pemerintah.
BAB  V
PENYELENGGARAAN  PEKERJAAN KONSTRUKSI  Pasal  23
Penyelenggaraan    pekerjaan   konstruksi   meliputi    tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan beserta pengawasannya  yang masing-masing tahap dilaksanakan melalui kegiatan  penyiapan, pengerjaan, dan pengakhiran.
Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
Para pihak dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana  dimaksud pada  ayat (1) harus memenuhi kewajiban  yang  dipersyaratkan untuk menjamin  berlangsungnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Penyelenggaraan  pekerjaan  konstruksi  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dan  ayat (2)  diatur  lebih  lanjut  dengan peraturan pemerintah.
Pasal 24
Penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dapat menggunakan sub penyedia jasa yang mempunyai keahlian khusus sesuai dengan masing-masing tahapan pekerjaan konstruksi.
Subpenyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
Penyedia  jasa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  wajib   memenuhi  hak-hak  subpenyedia  jasa  sebagaimana  tercantum dalam  kontrak kerja konstruksi antara penyedia jasa dan  subpenyedia jasa.
Subpenyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat  (3)  wajib memenuhi  kewajiban-kewajibannya sebagaimana tercantum  dalam kontrak kerja konstruksi antara penyedia jasa dan subpenyedia jasa.
BAB VI
KEGAGALAN BANGUNAN   Pasal 25
Pengguna jasa dan penyedia jasa wajib bertanggung jawab  atas kegagalan bangunan.
Kegagalan bangunan yang menjadi tanggung jawab penyedia  jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan terhitung sejak penyerahan  akhir  pekerjaan konstruksi dan  paling  lama  10 (sepuluh) tahun.
Kegagalan bangunan  sebagaimana dimaksud  pada ayat (2) ditetapkan oleh pihak ketiga selaku penilai ahli.
Pasal 26
Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan  karena kesalahan   perencana  atau  pengawas  konstruksi,  dan   hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain,  maka perencana  atau pengawas konstruksi wajib  bertanggung  jawab sesuai dengan bidang profesi dan dikenakan ganti rugi.
Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan  karena kesalahan pelaksana konstruksi dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi  pihak  lain,   maka  pelaksana konstruksi wajib bertanggung jawab sesuai dengan bidang usaha dan dikenakan ganti rugi.
Pasal 27
Jika terjadi  kegagalan bangunan  yang  disebabkan  karena kesalahan  pengguna  jasa  dalam  pengelolaan  bangunan  dan  hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pengguna  jasa wajib bertanggung jawab dan dikenai ganti rugi.
Pasal 28
Ketentuan  mengenai  jangka waktu dan  penilai  ahli  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal 25, tanggung jawab  perencana  konstruksi, pelaksana konstruksi,  dan  pengawas konstruksi  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  26 serta tanggung jawab pengguna jasa  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 27 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
BAB VII PERAN MASYARAKAT   Bagian Pertama Hak dan Kewajiban
Pasal 29
Masyarakat berhak untuk:   a. melakukan pengawasan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan  jasa konstruksi;   b. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialami secara langsung sebagai akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
Pasal  30
Masyarakat berkewajiban:  a. menjaga ketertiban dan memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang pelaksanaan jasa konstruksi; b. turut mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan umum.
Bagian Kedua Masyarakat Jasa Konstruksi   Pasal 31
Masyarakat  jasa konstruksi merupakan bagian dari  masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi.
Penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui suatu forum jasa konstruksi.
Penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pengembangan jasa konstruksi dilakukan oleh suatu lembaga yang independen dan mandiri.
Pasal 32
Forum  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat  (2)  terdiri atas unsur-unsur:
asosiasi perusahaan jasa konstruksi;
asosiasi profesi jasa konstruksi;
asosiasi   perusahaan  barang  dan  jasa  mitra usaha jasa konstruksi;
masyarakat intelektual;
organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dan  berkepentingan di  bidang  jasa konstruksi dan/atau yang  mewakili  konsumen jasa konstruksi;
instansi Pemerintah; dan
unsur-unsur lain yang dianggap perlu.
Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kesempatan yang  seluas-luasnya  untuk  berperan  dalam  upaya  menumbuhkembangkan usaha jasa konstruksi nasional yang berfungsi untuk:
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
membahas  dan  merumuskan pemikiran  arah  pengembangan  jasa konstruksi nasional;
tumbuh dan berkembangnya peran pengawasan masyarakat;
memberi masukan kepada Pemerintah dalam merumuskan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan.
Pasal 33
Lembaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (3) beranggotakan wakil-wakil dari:
asosiasi perusahaan jasa konstruksi;
asosiasi profesi jasa konstruksi;
pakar dan perguruan tinggi yang berkaitan dengan bidang jasa konstruksi; dan
instansi Pemerintah yang terkait.
Tugas lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
melakukan  atau  mendorong penelitian dan  pengembangan jasa konstruksi;
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi;
melakukan  registrasi tenaga kerja konstruksi, yang  meliputi klasifikasi,  kualifikasi  dan  sertifikasi  keterampilan  dan keahlian kerja;
melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi;
mendorong  dan  meningkatkan  peran  arbitrase,  mediasi, dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi.
Untuk mendukung kegiatannya, lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengusahakan perolehan dana dari masyarakat jasa konstruksi yang berkepentingan.
Pasal 34
Ketentuan mengenai forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32  dan lembaga  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diatur lebih  lanjut dengan peraturan pemerintah.
BAB  VIII PEMBINAAN   Pasal 35
Pemerintah  melakukan  pembinaan jasa konstruksi dalam  bentuk pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan.
Pengaturan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan dengan  penerbitan peraturan perundang-undangan dan  standar-standar teknis.
Pemberdayaan  sebagaimana  dimaksud pada ayat  (1)  dilakukan terhadap usaha jasa konstruksi dan masyarakat untuk  menumbuhkembangkan kesadaran akan hak, kewajiban, dan perannya  dalam pelaksanaan jasa konstruksi.
Pengawasan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi untuk menjamin terwujudnya ketertiban jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dengan masyarakat jasa konstruksi.
Sebagian tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA   Bagian Pertama U m u m   Pasal 36
Penyelesaian sengketa jasa konstruksi dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.
Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Jika dipilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.
Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan   Pasal 37
Penyelesaian sengketa jasa konstruksi di luar pengadilan dapat ditempuh untuk masalah-masalah yang timbul dalam kegiatan pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, serta dalam hal terjadi kegagalan bangunan.
Penyelesaian sengketa jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jasa pihak ketiga, yang disepakati oleh para pihak.
Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk oleh Pemerintah dan/atau masyarakat jasa  konstruksi.
Bagian Ketiga Gugatan Masyarakat   Pasal 38
Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi berhak mengajukan gugatan ke pengadilan secara:  a. orang perseorangan; b. kelompok orang dengan pemberian kuasa; c. kelompok orang tidak dengan kuasa melalui gugatan perwakilan.
Jika diketahui bahwa masyarakat menderita sebagai akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sedemikian rupa sehingga mempengaruhi peri kehidupan pokok masyarakat, Pemerintah wajib berpihak pada dan dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.
Pasal 39
Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) adalah tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu dan/atau tuntutan berupa biaya atau pengeluaran nyata, dengan tidak menutup kemungkinan tuntutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 40
Tata cara pengajuan gugatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) diajukan oleh orang perseorangan, kelompok orang, atau lembaga kemasyarakatan dengan mengacu kepada Hukum Acara Perdata.
BAB X SANKSI  Pasal 41
Penyelenggara pekerjaan konstruksi dapat dikenai sanksi administratif dan/atau pidana atas pelanggaran Undang-undang ini.
Pasal 42
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 yang dapat dikenakan kepada penyedia jasa berupa:
a. peringatan tertulis;   b. penghentian sementara pekerjaan konstruksi;   c. pembatasan kegiatan usaha dan/atau profesi;   d. pembekuan izin usaha dan/atau profesi;   e. pencabutan izin usaha dan/atau profesi.
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 yang dapat dikenakan kepada pengguna jasa berupa:  a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara pekerjaan konstruksi; c. pembatasan kegiatan usaha dan/atau profesi; d. larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi; e. pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi; f. pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
Ketentuan mengenai tata laksana dan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
Pasal 43
Barang siapa yang melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.
Barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak.
Barang siapa yang melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan dan menyebabkan timbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.
BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN  Pasal 44
Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan jasa konstruksi yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku sampai diadakan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.
Penyedia jasa yang telah memperoleh perizinan sesuai dengan bidang usahanya dalam waktu 1 (satu) tahun menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, terhitung sejak diundangkannya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP  Pasal 45
Pada saat berlakunya Undang-undang ini, maka ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan ketentuan Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 46
Undang-undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.  Disahkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Ttd.  BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7  Mei 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  REPUBLIK INDONESIA
ttd
AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 54
Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Jasa Konstruksi tersebut di atas beserta Penjelasannya telah mendapat persetujuan dalam Rapat Paripurna Terbuka ke – 57 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 22 April 1999 untuk disahkan menjadi Undang-undang.
Jakarta, 22 April 1999 WAKIL KETUA ttd
H. ISMAIL HASAN METAREUM, S.H

FANMAY COMPUTER

Etalase Asus & Lenovo

Asus A450C Celeron

 

ASUS A450C NEW

INTEL CELERON 1.50 GHZ

VGA INTEL HD4000 773MB

MEMORY 2GB

HARDISK 500GB

WEBCAM+WI-FI LCD 14″

FREE ‘PROGRAM’

HARGA : Rp. 3. 850. 000

Asus A450C Core i-3

ASUS A450C core-i3 NEW

INTEL CORE-I3 1.8GHZ
VGA NVIDIA 2.7GB
MEMORY 2GB
HARDISK 5OOGB
WEBCAME+WI-FI LCD 14”
FREE PROGRAM
HARGA : Rp. 5.800.000

 

Asus X451C Celeron

ASUS X451C  NEW

INTEL CELERON 1.8GHZ

VGA INTEL HD4000 773MB

MEMORY 2GB

HARDISK 5OOGB

WEBCAME+WI-FI LCD 14”

FREE PROGRAM

HARGA : Rp. 3. 650. 000

Asus X451C Core i-3

ASUS X451C core-i3  NEW

INTEL CORE-I3 1.8GHZ

VGA INTEL HD4000 773MB

MEMORY 2GB
HARDISK 5OOGB
WEBCAME+WI-FI LCD 14”
FREE PROGRAM
HARGA : Rp. 4. 800. 000

Asus X450C

ASUS X450C core-i3  NEW

INTEL CORE-I3 1.8GHZ

VGA INTEL HD4000 773MB

MEMORY 2GB
HARDISK 5OOGB
WEBCAME+WI-FI LCD 14”
FREE PROGRAM
HARGA : Rp. 4. 900. 000

Asus X452C

ASUS X452C core-i3  NEW

INTEL CORE-I3
VGA ATI RADEON 1GB
MEMORY 4GB
HARDISK 5OOGB
WEBCAME+WI-FI LCD 14”
FREE PROGRAM
HARGA : Rp. –

Asus X452E

ASUS X452E  NEW

AMD E1-2100 1.0GHZ

VGA INTEL 976MB

MEMORY 2GB

HARDISK 5OOGB

WEBCAME+WI-FI LCD 14”

FREE PROGRAM

HARGA : Rp. 3. 750. 000

 

GARANSI RESMI SERVICE CENTER ASUS 2TAHUN

HARGA SEWAKTU-WAKTU BISA BERUBAH TANPA

KONFIRMASI.

Menerima juga pemesanan segala jenis merk Notebook/

Netbook.

Pemesanan Hubungi

Telp : 085 655 897 509

Pin BB : 7DCB8682

E-MAIL : FANMAYCOMP@YAHOO.COM

BISA JUGA DATANG LANGSUNG KE ALAMAT KAMI :

Ds. Jatikalang RT. 03 RW. 02 KEC. Prambon KAB. Sidoarjo

 

 

TIK

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mencakup dua aspek, yaitu Teknologi Informasi dan Teknologi Komunikasi. Teknologi Informasi, meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Teknologi Komunikasi merupakan segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Karena itu, Teknologi Informasi dan Teknologi Komunikasi adalah suatu padanan yang tidak terpisahkan yang mengandung pengertian luas tentang segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan transfer/pemindahan informasi antar media.
narotama
 

Secara khusus, tujuan mempelajari Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah:

 

1. Menyadarkan siswa akan potensi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berubah sehingga siswa dapat termotivasi untuk mengevaluasi dan mempelajari Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai dasar untuk belajar sepanjang hayat.narotama

 

2. Memotivasi kemampuan siswa untuk bisa beradaptasi dan mengantisipasi perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, sehingga siswa bisa melaksanakan dan menjalani aktifitas kehidupan seharihari secara mandiri dan lebih percaya diri.t.sipil

 

3. Mengembangkan kompetensi siswa dalam menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung kegiatan belajar, bekerja, dan berbagai aktifitas dalam kehidupan seharihari.

 

4. Mengembangkan kemampuan belajar berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, sehingga proses pembelajaran dapat lebih optimal, menarik, dan mendorong siswa terampil dalam berkomunikasi, terampil mengorganisasi informasi, dan terbiasa bekerjasama.

 

5. Mengembangkan kemampuan belajar mandiri, berinisiatif, inovatif, kreatif, dan bertanggungjawab dalam penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk pembelajaran, bekerja, dan pemecahan masalah sehari hari.

Dengan melihat isi dari kurikulum tersebut, kita harus mengintegrasikan TIK dalam proses belajar mengajar di sekolah bukan hanya untuk mata pelajaran teknologi dan informasi saja. Melihat kondisi TIK pada saat ini dan perkembangannya di masa datang, kita harus mempersiapkan diri dan melakukan perencanaan yang matang dalam mengimplementasikan TIK di sekolah. Jika kita tidak memulainya sekarang maka sekolah sebagai salah satu institusi pendidikan selain sekolah yang berada dibawah Depdiknas akan tertinggal oleh sekolah lain. Jika ini terjadi, usaha kita akan semakin berat untuk mensejajarkan sekolah dengan sekolah lain. Di satu sisi, kita sedang berusaha mengejar ketertinggalan dalam mata pelajaran khususnya MIPA dan BahasaInggris, di sisi lain TIK akan membuat kita tertinggal semakin jauh. Mengamati Program Pengembagan TIK yang dilakukan Depdiknas Untuk mengejar ketertinggalan pemanfaatan TIK di sekolah dari negara lain, saat iniDepdiknas mempunyai program pengembangan TIK secara besarbesaran.

 

Ada tiga posisi penting di Depdiknas dalam program pengembangan TIK, yaitu:

 

1. Bidang kejuruan, TIK menjadi salah satu jurusan di SMK. Pengembangan TIK secara teknis baik hardware dan software masuk dalam kurikum pendidikan. Dibentuknya ICT center di seluruh Indonesia. Untuk menghubungkan sekolahsekolah di sekitar ICT center dibangun WAN (Wireless Area Network) Kota.

 

2. Pustekkom, sebagai salah satu ujung tombak dalam pengembangan TV pendidikan interaktif, Elearning dan ESMA. Program ini bertujuan untuk mempersempit jurang perbedaan kualitas pendidikan antara kota besar dengan daerah.

 

3. Jardiknas (Jejaring Pendidikan Nasional), bertujuan untuk mengintegrasikan kedua program di atas agar terbentuk sebuah jaringan yang menghubungkan semua sekolah di Indonesia. Sehingga diperkirakan di masa depan semua sekolah di Indonesia akan terkoneksi dengan internet. Melihat program yang diadakan oleh Depdiknas kita bisa memanfaatkan fasilitas tersebut karena bersifat terbuka.

Pengembangan TIK di Sekolah secara Mandiri

 

Kita belum terlambat untuk mempersiapkan diri dalam penguasaan TIK sebagai media pembelajaran di sekolah. Mulai saat ini pihak sekolah dan Majlis Sekolah harus membuat sebuah program pengembangan TIK secara menyeluruh. Ada beberapa poin untuk membuat suatu perencanaan pengembangan TIK, diantaranya:

 

1. Mempersatukan visi dan misi pengembangan TIK yang ingin dicapai antara Kepala sekolah, guru dan majlis sekolah.

 

2. Pembentukan Komite Teknologi (Organisasi Labkom) yang mandiri

 

3. Mengidentifikasi infrastruktur lembaga, baik hardware, software maupun sistem dan jaringan yang sudah dimiliki

 

4. Penentuan hardware dan software yang akan digunakan atau dikembangkan.

 

5. Mengidentifikasi SDM yang dimiliki

 

6. Menentukan bentuk pelatihan penguasaan TIK baik untuk guru dan staf lainnya.

 

7. Adanya Time schedule yang jelas untuk pencapaian program

 

8. Penentuan Investasi yang diperlukan secara berkala tiap tahun

 

9. Mengidentifikasi perkembangan software dan kurikulum baru

 

10. Mengadakan revisi perencanaan disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi.

 

Dengan perencanaan yang matang, kita bisa mengembangkan TIK secara bertahap di sekolah agar tidak tertinggal dari sekolah lain. Program yang dibuat haru dilaksanakan secara berkelanjutan meskipun terjadi pergantian kepala dan majilis sekolah. Pemanfaatan TIK Sebagai Media Pembelajaran TIK bukan merupakan teknologi yang berdiri sendiri, tetapi merupakan kombinasi dari hardware dan software.Ada hal penting yang harus diperhatikan dalam memanfaatkan TIK sebagai media pembelajaran yaitu hardware dan software yang tersedia dan jenis metode pembelajaran yang akan digunakan. Beberapa pemanfaatan TIK dalam pembelajaran diantaranya:

 

1. Presentasi

 

Presentasi merupakan cara yang sudah lama digunakan, dengan menggunakan OHP atau chart. Peralatan yang digunakan sekarang biasanya menggunakan sebuah komputer/laptop dan LCD proyektor. Ada beberapa keuntungan jika kita memanfaatkan TIK diantaranya kita bisa menampilkan animasi dan film, sehingga tampilannya menjadi lebih menarik dan memudahkan siswa untuk menangkap materi yang kita sampaikan. Software yang paling banyak digunakan

untuk presentasi adalah Microsoft Powerpoint. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan bahan presentasi, diantaranya:

 

a. Jangan terlalu banyak tulisan yang harus ditampilkan.

 

b. Tulisan jangan terlalu kecil karena harus dilihat oleh banyak siswa.

 

c. Perbanyak memasukkan gambar dan animasi

 

d. Usahakan bentuk presentasi yang interaktif.

 

2. Demonstrasi

 

Demontrasi biasanya digunakan untuk menampilkan suatu kegiatan di depan kelas, misalnya eksperimen. Kita bisa membuat suatu film caracara melakukan suatu kegiatan misalnya cara melakukan pengukuran dengan mikrometer yang benar atau mengambil sebagian kegiatan yang penting. Sehingga dengan cara ini siswa bisa kita arahkan untuk melakukan kegiatan yang benar atau mengambil kesimpulan dari kegiatan tersebut.

 

Cara lain adalah memanfaatkan media internet, kita bisa menampilkan animasi yang berhubungan dengan materi yang kita ajarkan (meskipun tidak semuanya tersedia).

3. Virtual Experiment

Maksud dari virtual eksperimen disini adalah suatu kegiatan laboratorium yang dipindahkan di depan komputer. Anak bisa melakukan beberapa eksperimen dengan memanfaatkan software virtual eksperimen.

 

Metode ini bisa digunakan jika kita tidak mempunyai laboratorium IPA yang lengkap atau digunakan sebelum melakukan eksperimen yang sesungguhnya.

 

4. Kelas virtual

 

Maksud kelas virtual di sini adalah siswa belajar mandiri yang berbasiskan web, misalnya menggunakan moodle. Pada kelas maya ini siswa akan mendapatkan materi, tugas dan test secara online. Kita sebagai guru memperoleh kemudahan dalam memeriksa tugas dan menilai hasil ujian siswa. Terutama hasil ujian siswa akan dinilai secara otomatis.

Sebenarnya banyak bentuk pemanfaatan TIK lainnya yang dapat digunakan untuk membantu siswa dalam proses belajar mengajar. Tetapi semua itu tergantung kepada kita bagaimana cara memanfaatkannya.

Cara Mudah Upgrade OS Android Terbaru

 Os android memang saat ini baru menjadi salahsaru Operating Sistem buat gadget yang paling terkenal, dan untuk versi nya pun telah beberapa kali mengalami perubahan. Untuk itu gadget yang berbasis android pun akan mengalami perubahan OS dari versi yang lama sampai dengan versi yang terbaru.Cara mudah Mengupgrade OS Android

Dengan andanya perkembangan OS tersebut tentunya bagi mereka yang membeli gadget dengan OS versi yang lama tentunya akan berusaha untuk mengupgrade ke OS yang terbaru.

Memang banyak sobat gadget yang belum faham akan cara mengupgrade OS android terbaru. Lalu bagaimana sebenarnya caranya agar OS yang dipunyai bisa diupgrade dengan OS terbaru? Nah berukit ini sedikit pengalaman cara mudah untuk mengupgrade os android tersebut.

Sebelum mengupgrade OS yang kita punyai tentunya kita harus mencocokan apakah OS yang kita upgrade tersebut sesuai dengan ponsel yang kita punyai. Karena hal ini akan mempengarui kinerja ponsel kita, setelah itu baru bisa diupgrade ponsel kita dengan OS terbaru, yang biasanya adalah denganOS Android Jelly Bean.

Berikut ini Cara Mudah Upgrade OS Android Terbaru :

  1. Pertama pastikan dulu untuk akses internet sobat gadget lancar, hal tersebut dimaksudkan agar proses upgrade akan lancar dan tidak terganggu.
  2. Kemudian sobat gadget harus membackup data yang ada ke PC atau laptop, supaya jika terjadi kesalahan atau error data tidak hilang.
  3. Selain itu pastikan bahwa ponsel sobat gadget memiliki tenaga full atau baterai yang penuh serta space memory bagian microSD dimana sobat gade=get meletakan data hasil download cukup.
  4. Setelah meneliti hal diatas kemudian proses install dengan membiarkan ponsel tetap nyala pada layar utama atau home.
  5. pilih menu “setting” kemudian pilih  ”About Phone” lalu “System Update”
  6. Setelah itu Tunggu sebentar, biarkan ponsel anda memproses cek update terbaru, andai kata ada terdapat pesan “Up To Date”
  7. Kemudia pilih Install atau Download dan otomatis ponsel sobat gadget akan mendownload file – file yang dibutuhkan.
  8. Dengan begitu proses otomatis install akan berlangsung dan dalam proses ini ponsel sobat gadget akan restart terlebih dahulu.

Nah mudah – mudahan dengan 8 fase tersebut ponsel sobat gadget akan berubah osnya ke versi yang terbaru. Semoga bermanfaat Cara Mudah Upgrade OS Android Terbaru ini.

Cara Mudah Upgrade OS Android Terbaru

Welcome to Web Blog Mahasiswa Universitas Narotama Sites. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!